PEMANTAUAN KEBIJAKAN
ELSAM: Sejumlah Masalah HAM Menanti Solusi dari Jokowi-JK
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyatakan setumpuk masalah hak asasi manusia (HAM) menanti solusi dari pemerintahan yang baru dilantik, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Pemerintahan Jokowi Diminta Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu
“ELSAM meminta Jokowi melakukan terobosan politik menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara bermartabat dan berkeadilan,” kata Direktur Eksekutif ELSAM, Indriaswati D Saptaningrum.

MONITORING POLICY
President invests in TNI, limits oversight
“Reform within the military institution will never take place as long as the [military tribunals] law is maintained,” Wahyudi Djafar from the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) said recently.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Revisi UU ITE: Ini 4 Rekomendasi Elsam
Ketentuan dalam UU ITE cenderung berfokus pada pemidanaan perbuatan matteriilnya. Hal-hal seperti penindakan terhadap konten yang dinilai bermuatan negatif belum diakomodasi oleh undang-undang yang bersangkutan.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
UU ITE Resahkan Kemerdekaan Berekspresi, Elsam Desak Direvisi
Menurut Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar hasil kajian menunjukkan UU ITE ditinjau secara keseluruhan, pengaturannya nampak dipaksakan, karena memadukan banyak norma hukum yang semestinya dilakukan dalam instrumen yang terpisah.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Jalan Siput Internet di Era SBY
Penapisan ikut dituding sebagai penyebab koneksi lemot
“Pilihannya, apakah merevisi sejumlah pasal dalam Undang-undang ITE atau mengajukan draf rancangan undang-undang baru,” kata Wahyudi Djafar, juru bicara KITA (Koalisi Internet Tanpa Ancaman).

KEBEBASAN BEREKSPRESI
UU ITE Mengebiri Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspresi Netizen
Pasal 27 ayat 3 UU ITE menjadi momok menakutkan bagi masyarakat pengguna internet. Ancaman hukuman penjara di balik undang-undang tersebut sangat memberatkan sehingga merampas hak kemerdekaan dan berekspresi seseorang.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Pemerintahan Jokowi-JK Harus Berani Revisi UU ITE
"Jika ditinjau pengaturan yang termaktub dalam UU ITE nampak sangat dipaksakan karena memasukan banyak norma hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrumen hukum yang terpisah," ujar peneliti Elsam Wahyudi Djafar.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Elsam Minta UU ITE Direvisi
"Masalahnya adalah UU ITE belum mampu menjadi pedoman komprehensif dalam lalu lintas konten internet," kata Peneliti ELSAM Wahyudi Djafar.

BISNIS & HAM
Ketentuan Penetapan Kawasan Hutan Digugat Organisasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat
Andi Muttaqien selaku kuasa hukum Para Pemohon hadir dalam sidang perdana yang diketuai Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Muttaqien menjelaskan terdapat 19 pasal dalam kedua UU tersebut yang diajukan untuk diuji oleh kliennya. Pasal yang diuji antara ...
1 2 3 4 5 Next