FREEDOM OF EXPRESSION
Netizens cheer at Tifatulís departure
The decree was aimed mainly at blocking pornographic content on the Internet, but in practice, the ministry had often mistakenly identified negative content, Wahyudi Djafar of the Institute for Policy Research and Advocacy (Elsam) said.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Koalisi Internet Minta UU ITE Direvisi dan Ajukan Uji Materi Permen Soal Konten Negatif
Para aktivis internet dari berbagai LSM bergabung dalam Koalisi Internet Tanpa Ancaman (KITA). Selain meminta UU ITE direvisi, mereka juga akan mengajukan judical review Peraturan Menteri Kominfo. No. 19 tahun 2014.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Akhiri Kriminalisasi Pengguna Internet
Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (EL≠SAM) Wahyudi Djafar mengatakan, pihaknya bersama koalisi mendesak pemerintah dan DPR yang barus agar segera merevisi UU ITE.

MONITORING POLICY
Indonesians in Legal Challenge to Scrapping Local Polls
Indonesian rights groups and concerned citizens mounted a legal challenge on Monday to parliament's decision to scrap direct elections for local leaders, a move criticised as weakening the country's young democracy.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Peluang Calon Independen Kian Tipis
Peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan sejumlah organisasi masyarakat sipil sudah mengajukan permohonan judicial review UU Pilkada ke MK.

BISNIS & HAM
Saksi Perkara Sodong, Mesuji: PT. SWA dan PT. TMM Satu Manajemen
Saksi dari PT. SWA membenarkan bahwa PT. TMM dan PT. SWA selain satu manajemen, keduanya juga sama pengurus dan pemiliknya. Keterangan ini membenarkan bahwasanya sebelum PT. SWA mendapatkan HGU-nya, segala tindakan hukum dan surat-menyurat yang dilakukan ...

Nawacita4: Mata Jalan Para Penyintas Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) bermaksud meluncurkan laporan hasil proses Tahun Kebenaran tentang 40 tahun kekerasan dan rekomendasi penyelesaiannya pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2014, di GoetheHaus, Jakarta. Kegiatan ini juga ...

Pengesahan RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Pada tanggal 24 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan RUU Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU. RUU ini diajukan oleh Pemerintah untuk memperkuat pengaturan tentang ...

BISNIS & HAM
Uji Materi UU P3H karena Rentan Konflik
Koordinator Koalisi Anti Mafia Hutan, Andi Muttaqien dari Public Interest Lawyer Network, mengatakan, tujuan UU P3H memberantas mafia kehutanan tidak tampak dari norma-normanya. Di UU P3H malah banyak celah yang cenderung mengkriminalisasi masyarakat ...

KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Pemantauan Peradilan Kasus Julius Felicianus: Keterangan Para Saksi Tidak Memberatkan Terdakwa
Enam orang saksi yang dipanggil JPU ini adalah saksi yang memberatkan Terdakwa. Namun keenam orang saksi dalam memberikan keterangan di persidangan tidak menyampaikan bahwa mereka melihat Terdakwa melakukan perbuatan penyerangan terhadap saksi korban. ...
1 2 3 4 5 Next