BISNIS & HAM
Commuter Line Harus Siapkan Lokasi Baru PKL
"Pembangunan commuter line bagus tapi pemerintah harus menyiapkan lokasi pedagang kaki lima yang digusur," kata Wakil Ketua Elsam, Wahyu Wagiman, saat dihubungi Geotimes di Jakarta, Rabu [13/8].

BISNIS & HAM
MP3EI Dinilai Kolonial Gaya Baru
Program MP3EI dianggap merugikan petani dan masyarakat di berbagai daerah. Wahyu Wagiman dari ELSAM mengatakan, "MP3EI seolah-olah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat padahal secara kasat mata terlihat kolonialismenya".

KEBEBASAN BEREKSPRESI
ELSAM Kritisi Legalitas Permen Kominfo
Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSAM) bersama sejumlah lembaga hukum mengkritisi Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen Kominfo) yang baru disahkan pada Juli 2014.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
PEMBLOKIRAN SITUS: Masyarakat Tolak Permen Kominfo
Wahyudi Djafar, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, menuntut agar permen tersebut dicabut. Selain isinya dapat mengancam kebebasan berekspresi di dunia maya, kehadirannya juga dinilai tidak tepat.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Kominfo Dinilai Tidak Berwenang Blokir Konten
Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar, menilai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 ihwal penanganan situs Internet bermuatan negatif, seperti pornografi, oleh Kemenkominfo memiliki sejumlah kelemahan mendasar.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Penggiat Internet Tolak Permen Situs Negatif
"Kami meminta dicabut. Kalau pun memang harus diatur itu harus dibawa ke undang-undang dan bukan peraturan menteri yang sifatnya teknis," kata Wahyudi Djafar, dari ELSAM.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
LSM Tolak Permen Kominfo Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
Koalisi beranggapan Permen tersebut tidak memiliki landasan kebijakan dan prosedur yang jelas. Wahyudi Djafar, peneliti ELSAM mengatakan, penanganan situs internet seperti ini sebaiknya diatur dalam Undang-Undang, bukan Peraturan Menteri.

MONITORING POLICY
Hendropriyono’s appointment raises eyebrows
Wahyudi Djafar of the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) said that Jokowi should have conducted a thorough background check before deciding on such an important appointment.

ADVOKASI BISNIS DAN HAM
Sidang Perkara Sodong, Mesuji: Penyerahan Duplik Tergugat Diwarnai Keributan
Para pengunjung sidang, diantaranya Ibu-ibu justru mengatakan bahwa sampai kapan lagi persoalan ini dibawa? Sudah sekian tahun dirinya menghadapi konflik ini. “Kami tidak marah kepada Hakim, kami ingin persoalan ini cepat selesai, agar bisa bekerja dengan ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Tindak Tegas Pengganggu Penetapan Hasil
”Jangan sampai proses yang sudah memakan energi yang begitu besar dari masyarakat ini dinafikan oleh kepentingan sekelompok orang,” kata Wahyudi Djafar dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
1 2 3 4 5 Next