MONITORING POLICY
Jokowi’s Cabinet Selection: What To Watch For
Indri D. Saptaningrum, from Elsam, said the first signal that Mr. Widodo is on a new path would be “fulfilling his promises that he will be determined enough not to risk the quality of his cabinet under the pressure of negotiation among parties, including ...

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Jokowi-JK Diminta Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (ELSAM) meminta presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
ELSAM: Sejumlah Masalah HAM Menanti Solusi dari Jokowi-JK
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyatakan setumpuk masalah hak asasi manusia (HAM) menanti solusi dari pemerintahan yang baru dilantik, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

PEMANTAUAN KEBIJAKAN
Pemerintahan Jokowi Diminta Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu
“ELSAM meminta Jokowi melakukan terobosan politik menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara bermartabat dan berkeadilan,” kata Direktur Eksekutif ELSAM, Indriaswati D Saptaningrum.

MONITORING POLICY
President invests in TNI, limits oversight
“Reform within the military institution will never take place as long as the [military tribunals] law is maintained,” Wahyudi Djafar from the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) said recently.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Revisi UU ITE: Ini 4 Rekomendasi Elsam
Ketentuan dalam UU ITE cenderung berfokus pada pemidanaan perbuatan matteriilnya. Hal-hal seperti penindakan terhadap konten yang dinilai bermuatan negatif belum diakomodasi oleh undang-undang yang bersangkutan.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
UU ITE Resahkan Kemerdekaan Berekspresi, Elsam Desak Direvisi
Menurut Peneliti ELSAM, Wahyudi Djafar hasil kajian menunjukkan UU ITE ditinjau secara keseluruhan, pengaturannya nampak dipaksakan, karena memadukan banyak norma hukum yang semestinya dilakukan dalam instrumen yang terpisah.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Jalan Siput Internet di Era SBY
Penapisan ikut dituding sebagai penyebab koneksi lemot
“Pilihannya, apakah merevisi sejumlah pasal dalam Undang-undang ITE atau mengajukan draf rancangan undang-undang baru,” kata Wahyudi Djafar, juru bicara KITA (Koalisi Internet Tanpa Ancaman).

KEBEBASAN BEREKSPRESI
UU ITE Mengebiri Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspresi Netizen
Pasal 27 ayat 3 UU ITE menjadi momok menakutkan bagi masyarakat pengguna internet. Ancaman hukuman penjara di balik undang-undang tersebut sangat memberatkan sehingga merampas hak kemerdekaan dan berekspresi seseorang.

KEBEBASAN BEREKSPRESI
Pemerintahan Jokowi-JK Harus Berani Revisi UU ITE
"Jika ditinjau pengaturan yang termaktub dalam UU ITE nampak sangat dipaksakan karena memasukan banyak norma hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrumen hukum yang terpisah," ujar peneliti Elsam Wahyudi Djafar.
1 2 3 4 5 Next